2016-11-14  dan pelembagaan terkait dengan program reformasi birokrasi. Di sisi lain, kita bersama juga menyadari. Strategi dan rencana aksi program kegiatan RB tahap. Tetapi dengan dukungan berbagai pihak, diantaranya Kemeko PMK, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, BKN, LAN, Ombudsman, TNI, dan Polri, pihakya telah menetapkan target dan merumuskan rencana aksi yang terbagi ke dalam 10 fokus program.

Jepara – Sabtu (28/07/18), bertempat di halaman Mapolres Jepara telah dilakukan apel siaga akhir pekan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Jepara AKP Hendro Asriyanto. Sesuai dengan arahan dari Kasat Resnarkoba, usai pelaksanaan apel siaga pagi, anggota siaga langsung menyebar untuk melaksanakan patroli di obyek – obyek vital wilayah Kab. Jepara dengan sasaran utama obyek wisata wilayah Kab. Jepara dimana diakhir pekan seperti saat ini di obyek wisata wilayah Kab. Jepara adalah salah satu lokasi yang rawan terjadi tindak kriminal. Kegiatan siaga kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan siaga malam hari, dan saat siaga malam Kasat Resnarkoba menekankan untuk melaksanakan kegiatan patroli di lokasi pusat keramaian. Selain itu, juga diingatkan akan program Pemerintah yaitu Reformasi Birokrasi Polri dimana sasaran dari program tersebut di tubuh polri adalah terwujudnya birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas serta terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien.

(4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sau juridice, institutiile abilitate in acest domeniu percep o taxa extrajudiciara, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectiva. – Sectia 17 Politie, pentru cetatenii domiciliati sau cu resedinta in sect. 5; – Sectia 21 Politie, pentru cetatenii domiciliati sau cu resedinta in sect. Compartimentele de Cazier Judiciar, dupa urmatorul program de lucru cu publicul. Program cazier sectia 23 politie, informatii, adresa si telefon contact. Program sectia 11 cazier fiscal year.

Dengan Hal tersebut, diharapkan setiap personil Polri untuk meningkatkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara profesionalisme” tambah Kasat Narkoba. (Humas Polres Jepara). Dalam penerapan reformasi birokrasi pada pemerintah baik pada lingkungan kementerian, Polri serta lembaga pemerintah lain harus didukung dengan langkah-langkah yang tepat, sinergis dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut dimuat kedalam Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map tersebut menjadi acuan dalam penerapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.

Road Map Reformasi birokrasi tersebut harus disusun berdasarkan sasaran yang ingin dicapai dalam Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yakni • Birokrasi yang bersih dan akuntabel; • Birokrasi yang efektif dan efisien; serta • Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Sasaran tersebut selanjutnya menjadi fokus dalam penentuan strategi serta penerpaan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada pada instansi pemerintah. Selain itu, road map juga memuat isu strategis dan rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Rencana aksi memuat strategi dan program Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di berbagai kebijakan dalam delapan area perubahan reformasi birokrasi yakni • Mental Aparatur • Pengawasan • Akuntabilitas Kinerja • Kelembagaan • Tatalaksana • SDM Aparatur • Peraturan Perudangan-Undangan • Pelayanan Publik.

(Humas Polres Jepara). Diharapkan dengan penerapan dari program Pemerintah untuk mereformasi birokrasi akan dapat merubah pola pikir serta budaya kerja yang telah membudaya, sehingga tercipta profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dan untuk diketahui bahwa Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui Permenpan No. 11 Tahun 2015. (Humas Polres Jepara).

Melihat dari tujuan dari reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara sehingga perlunya mempunyai area – area perubahan yang tepat untuk mendukung sasaran reformasi birokrasi. Dan area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah: Mental Aparatur Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Pengawasan Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan.